Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady ketika ditemui saat meninjau daerah Lombok Utara pasca gempa foto : Erlangga/mr

Banyaknya rumah warga yang roboh dan juga menyebabkan korban jiwa dalam bencana gempa Lombok diisyaratkan berasal dari pembangunannya yang tidak memperhatikan Standard Operating Procedure (SOP). Hal ini diamini oleh Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady ketika ditemui saat meninjau daerah Lombok Utara pasca gempa, bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melihat bahwa bangunan yang rusak rata-rata adalah bangunan yang materialnya tidak memperhatikan keamanan pemiliknya. Menurutnya kepala daerah harus turun tangan menanggapi kelayakan suatu bangunan untuk ditinggali.

“Berdasarkan laporan dari BNPB, bahwa rumah-rumah penduduk itu sebenarnya memang banyak yang tidak layak dikarenakan kondisinya yang sudah tua atau juga asal jadi saja. Saya berharap para kepala daerah terutama di daerah rawan bencana untuk memperhatikan izin ketika warganya akan mendirikan bangunan. Tidak hanya untuk di Lombok ini saja,” tuturnya di sela-sela Kunker Komisi V DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (23/8/2018).

Padahal daerah Lombok ini merupakan salah satu daerah rawan bencana. Untuk itu, politisi Partai Golkar tersebut meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera menjalankan programnya untuk mendirikan rumah tahan gempa di tempat-tempat yang sudah disetujui.

“Untuk itu, Kementerian PUPR perlu hadir sesegera mungkin mendirikan rumah tahan gempa di seluruh area, dan juga memperhatikan material bangunannya serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai cara membangun rumah yang layak itu seperti apa,” tegas politisi dapil Sulsel itu. (eps/sf)